NASIONAL

" Blak-Blakan " Jokowi sebut utang Indonesia masih  Rp. 2600 Triliun.

hutabaratnews.blogspot.com .Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara blak-blakan soal utang Indonesia kepala lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia menyebut, utang Indonesia masih saat ini gede Rp 2.600 triliun, baik utang bilateral ke negara-negara lain, maupun ke World Bank sama Asian Development Bank (ADB).

“Ya kita blak-blakan saja, memang itu. Yang paling penting dihitung. Sebetulnya utang itu juga tidak apa-apa kok, jangan terus kita alergi utang, nggak. Utang itu tidak apa-apa asal dipakai untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat serta Menyambut Hari Buruh Internasional 2015, di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Menurut Presiden Jokowi, utang untuk membangun jalan boleh, untuk membangun jembatan boleh, untuk membangun perumahan boleh, untuk membangun pelabuhan, membangun airport boleh, itu produktif. “Tapi kalau kita pinjam, kemudian untuk subsidi BBM itu yang saya tidak, tidak, keliru kalau itu,” ujarnya.

Negara Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, tahun ini juga akan dimulai pembangunan kereta api cepat, yang selama ini hanya ada di Eropa, Jepang, dan China. Namun Presiden masih belum membuka jalur mana yang akan dibangun kereta api cepat itu.

“Nanti kalau sudah pancangnya dipasang baru, nah ini, dari sini ke sini, baru. Ini baru kita urus supaya betul-betul. Saya nanti dipikir omang-omong terus nggak, mulai saja belum. Ya dilihat saja nanti,” kata Presiden  Jokowi.

Terkait hal itu, Presiden meminta kepada seluruh rakyat harus punya rasa optimisme bahwa Indonesia ini adalah negara besar, punya potensi dan kekuatan yang besar baik alam maupun rakyatnya.

“Jangan sekali-kali kita punya pandangan negatif terhadap diri kita sendiri dan mempunyai rasa pesimisme. Itu harus dibuang, mulai dibuang,” pinta Presiden Jokowi.

Bukti bahwa Indonesia adalah negara besar, Presiden Jokowi menunjuk penduduk muslimnya terbesar di dunia, penduduk kita nomor 4 di dunia, ekonomi kita juga masuk G20, G20.

Saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang baru dilaksanakan pekan lalu, di Jakarta dan Bandung pun, menurut Presiden Jokowi, sejumlah negara peserta juga memandang Indonesia sebagai negara besar.

“Mereka memandang kita, kok kita malah pesimis sendiri, dingkluk, dingkluk sendiri. Rendah hati tidak apa-apa, rendah hati itu penting, tapi kadang-kadang kita juga harus sombong, gitu lho. Ini lho Indonesia!. Tidak usah takut-takut,” pesan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berkunjung ke Ungaran, Jawa Tengah, untuk mencanangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah yang dimulai Rabu (29/4) kemarin. Saat pencanangan itu, juga hadir sejumlah tokoh buruh nasional seperti  Andi Gani, Said Iqbal, Mudhofir, dan lain-lain. Selain itu juga tampak hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usai SBY, Ibas Juga Sentil Jokowi

Edhie Baskoro Yudhoyono

HUTABARATNEWS.BLOGSPOT.COM, JAKARTA – Setelah dikritik oleh Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena kesalahan data soal hutang Indonesia kepada IMF (International Monetary Fund), kini giliran Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam siaran persnya, Selasa (28/4), Ibas mengingatkan agar ke depan Presiden Jokowi tidak lagi mengeluarkan pendapat terkait hutang IMF sebelum mendapatkan informasi yang akurat.

“Apakah Pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai hutang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY. Indonesia sudah melunasi semua hutang kepada IMF pada tahun 2006 lalu,” kata Ibas

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mengatakan seharusnya pemerintahan Jokowi tak khawatir lagi soal hutang IMF karena beban hutang tersebut sudah dilunasi pemerintah Indonesia ketika SBY menjadi presiden. Justru menurut dia pemerintah Jokowi seharusnya berterimakasih.

“Justru seharusnya pemerintahan Jokowi berterima kasih karena hutang IMF telah dilunasi bahkan ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan menjadi bagian ekonomi dunia,” tambahnya.

Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap kesalahan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan data hutang Indonesia kepada IMF (International Monetary Fund) saat berada di Halim Perdanakusuma Jakarta, pekan lalu.

Itu terjadi ketika Jokowi menjelaskan kepada media bahwa dia tidak anti pada IMF karena pada dasarnya Indonesia masih berhutang ke IMF. Nah, inilah yang dikoreksi oleh SBY.

“Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015.*SBY*” kata akun @SBYudhoyono, dikutip JPNN.com, Selasa (28/4).
SBY melanjutkan bahwa dalam pernyataannya, Jokowi menyebut Indonesia masih meminjam uang ke IMF, itu artinya Indonesia masih berhutang. Di siniah menurutnya kesalahan Jokowi.

“Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka, berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita,” jelasnya.

Berikut penjelasan berikutnya dari SBY di akun twitternya @SBYudhoyono.
@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*

@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*

@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*

@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*

@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*

@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*

@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datangi KPK, Akbar Tandjung Ingin Jenguk Zaini Arony dan Suryadharma Ali

JAKARTA, hutabaratnews.com - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/4/2015) siang. Ia mengaku hendak menjenguk Bupati Lombok Barat Zaini Arony di rumah tahanan Guntur, tak jauh dari Gedung KPK.

"Saya mau ke Guntur, mau jenguk Pak Zaini Arony. Karena di situ ada SDA (Suryadharma Ali), sekaligus mau jenguk," ujar Akbar setelah keluar dari Gedung KPK.

Zaini merupakan kader Partai Golkar. Ia menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat. Zaini disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah untuk memeras pengusaha dari PT Djaja Business Group dan menerima aliran dana sekitar Rp 2 miliar. Lokasi yang akan dikembangkan untuk kawasan wisata itu berada di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Adapun Suryadhama merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Mantan Menteri Agama itu diduga memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang untuk berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.